Kesatuan Aksi Masyarakat Madani Indonesia

Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Milyar di Dinas Pendidikan Jatim Perlu Diperiksa Agar Tidak Mubazir Dewan Pemerhati Pendidikan berharap agar aparat hukum serta lembaga negara yang lain memeriksa dan mengawasi penggunaan ratusan milyar uang negara yang digunakan untuk pembelian alat-alat untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh dinas pendidikan propinsi Jawa Timur (Jatim). "Jangan sampai upaya pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ternyata sia2, karena terbentur dengan mental serta perilaku dari oknum2 yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan dari para generasi penerus bangsa", kata Manshur salah seorang pengurus Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim. Sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2018 ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK, dinas pendidikan Jatim mendapat anggaran yang sangat besar, dan sebagian diantaranya dipergunakan oleh

Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Milyar di Dinas Pendidikan Jatim Perlu Diperiksa Agar Tidak Mubazir Dewan Pemerhati Pendidikan berharap agar aparat hukum serta lembaga negara yang lain memeriksa dan mengawasi penggunaan ratusan milyar uang negara yang digunakan untuk pembelian alat-alat untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh dinas pendidikan propinsi Jawa Timur (Jatim). "Jangan sampai upaya pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ternyata sia2, karena terbentur dengan mental serta perilaku dari oknum2 yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan dari para generasi penerus bangsa", kata Manshur salah seorang pengurus Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim. Sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2018 ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK, dinas pendidikan Jatim mendapat anggaran yang sangat besar, dan sebagian diantaranya dipergunakan oleh dinas pendidikan dalam keg

Mahasiswa Unesa Juga Persoalkan Pembelian Mebel Gedung Kampus Lidah Wetan Setelah melaporkan pada aparat hukum tentang dugaan korupsi pada pembelian mebel untuk gedung kampus Unesa (Universitas Negeri Surabaya) ketintang, sebesar Rp. 6 milyar, para mahasiswa Unesa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Unesa (KAMU) juga mempersoalkan pembelian mebel untuk gedung kampus Unesa lidah wetan. Yang disorot adalah: 1. Pengadaan mebelair kampus Unesa lidah wetan (PIU-IDB) dengan kode tender 325162     senilai Rp. 12,5 milyar 2. Pengadaan mebelair custom dan interior gedung kampus Unesa lidah wetan (PIU-IDB) dengan kode tender 324162     senilai Rp. 3,75 milyar Arief Winoto, ketua KAMU menyatakan bahwa masa kontrak pekerjaan pembelian mebel ini sudah habis, dimana tanggal 15 Desember 2018 seharusnya pengusaha yang melaksanakan pekerjaan sudah harus menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi anehnya sekarang sudah tanggal 20 Desember, pekerjaan interior belum tampak dimula

Mahasiswa Unesa Juga Persoalkan Pembelian Mebel Gedung Kampus Lidah Wetan Setelah melaporkan pada aparat hukum tentang dugaan korupsi pada pembelian mebel untuk gedung kampus Unesa (Universitas Negeri Surabaya) ketintang, sebesar Rp. 6 milyar, para mahasiswa Unesa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Unesa (KAMU) juga mempersoalkan pembelian mebel untuk gedung kampus Unesa lidah wetan. Yang disorot adalah: 1. Pengadaan mebelair kampus Unesa lidah wetan (PIU-IDB) dengan kode tender 325162     senilai Rp. 12,5 milyar 2. Pengadaan mebelair custom dan interior gedung kampus Unesa lidah wetan (PIU-IDB) dengan kode tender 324162     senilai Rp. 3,75 milyar Arief Winoto, ketua KAMU menyatakan bahwa masa kontrak pekerjaan pembelian mebel ini sudah habis, dimana tanggal 15 Desember 2018 seharusnya pengusaha yang melaksanakan pekerjaan sudah harus menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi anehnya sekarang sudah tanggal 20 Desember, pekerjaan interior belum tampak dimulai, dan mebel belum a

Tanggapan BPK RI: Mahasiswa Soroti Pengadaan Mebelair Kampus Unesa Ketintang Dari: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK RI < ..pid@bpk.go.id > Ke : ICW@googlegroups.com Dikirim: Senin, 17 Desember 2018 16:01 Judul: Tanggapan BPK RI: Mahasiswa Soroti Pengadaan Mebelair Kampus Unesa Ketintang Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perlu kami informasikan bahwa BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah , dalam hal ini adalah dana yang bersumber dari APBN/APBD. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Selain bersifat mandiri dalam menentukan objek pemeriksaannya, BPK juga dapat mempertimb

Tanggapan BPK: Mahasiswa Soroti Pengadaan Mebelair Kampus Unesa Ketintang Dari: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK RI < ..pid@bpk.go.id > Ke : ICW@googlegroups.com Dikirim: Senin, 17 Desember 2018 16:01 Judul: Tanggapan BPK: Mahasiswa Soroti Pengadaan Mebelair Kampus Unesa Ketintang Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perlu kami informasikan bahwa BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah , dalam hal ini adalah dana yang bersumber dari APBN/APBD. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Selain bersifat mandiri dalam menentukan objek pemeriksaannya, BPK juga dapat mempertimbangkan

Mahasiswa Unesa Sorot Dana Pembelian Mebel di Kampus KAMU - Kesatuan Aksi Mahasiswa Unesa (Universitas Negeri Surabaya), menyoroti Pengadaan Mebelair Gedung Kampus Unesa Ketintang (PIU-IDB), yang dibiayai APBN 2018, sebesar 6 milyar  rupiah, dengan kode tender 312162 " Janganlah dana dari APBN untuk pembangunan Unesa ini dikorupsi", ujar Arief Winoto ketua KAMU. Menurut KAMU t erindikasi bahwa dalam pengadaan mebelair ini bisa dikorupsi dengan pola, bahwa spesifikasi yang ada pada dokumen tender dan dokumen kontrak, kualitasnya akan dikurangi, sehingga uang negara yang sedemikian besar akan dibelanjakan untuk membeli mebel yang kualitasnya kurang bagus, tapi harganya mahal. "Ini sama saja dengan mengarah pada terjadinya mark-up harga, kata Arief. Untuk itu diharapkan agar instansi pemerintah yang berwenang perlu memeriksa, apakah sampai batas waktu kontrak pekerjaan itu pelaksanaan pembelian mebel ini, telah menyelesaikan pekerjaannya, dan apakah mebelair ya