Kesatuan Aksi Masyarakat Madani Indonesia

Viral Stiker2 Kritik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa "> Viral di media sosial stiker, fliyer dan spanduk dari masyarakat Jawa Timur yang kritik perilaku Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Viralnya hal ini mungkin menunjukkan kejengkelan masyarakat Jatim terhadap perilaku Khofifah yng seolah cuek dan tidak mau tahu problema masyarakat Jatim, apalagi ditengah badai pandemi corona yang selain menimbulkan problem kesehatan, juga menimbulkan problem ekonomi. Seperti stiker dari masyarakat yang ditujukan untuk Khofifah dengan gambar yang bertuliskan "Gubernure Jatim nang endi wae (Gubernurnya Jatim kemana aja) ". dan  "Jatim darurat covid-19 varian delta kok malah gak tau mencungul (Jatim darurat covid 19 varian delta, kok malah tidak tahu muncul) Juga spanduk, dengan gambar wanted yang bertulisan "Dicari, kemna gubernur kami saat Bangkalan, Gresik, Surabaya dan Sidoarjo darurat covid-19 varian delta" disertai keterangan "Terakhir terlihat bulan ...

Seknas Jokowi Kritik Emil Dardak, Seharusnya Berani Larang Khofifah Rayakan HUT Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menanggapi klarifikasi yang diberikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait adanya kerumunan pada pesta perayaan hari ulang tahun (HUT) nya ke 56 yang diselenggarakan di rumah dinas Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Rabu (19/5/2021). Dalam pembelaan dirinya melalui akun twitter @JatimPemprov, Khofifah menyatakan bahwa acara tersebut semua persiapan adalah tanpa sepengetahuan dirinya. Khofifah malah menuding bahwa berita yang muncul cenderung tidak faktual dan tidak obyektif. Selain itu Khofifah juga menyatakan bahwa yang hadir dalam acara tersebut tidak lebih dari 50 orang, dan Gubenur Jatim ini membantah bahwa pihaknya tidak memperhatikan protokol kesehatan dan menyatakan bahwa video yang beredar adalah sama sekali tidak benar. Menurut Seknas Jokowi, bantahan Khofifah ini malah menunjukan bahwa ada pejabat membuat aturan tentang protokol kesehatan tapi...

Seruan Moral Gerakan Pembumian Pancasila Terkait Putusan MA Yang Batalkan SKB 3 Menteri Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP-GPP) menghormati Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag): SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dr Anton Manurung Ketua Umum DPP GPP menyatakan bahwa sehubungan dengan Putusan pengabulan pembatalan SKB 3 Menteri tersebut, terkait perkara  nomor 17 P/HUM/2021, terutama dikaitkan dengan berbagai permasalahan bangsa, khususnya deideologisasi Pancasila dengan semakin tergerus nilai-nilai kebangsaan bernafas Pancasila, maka DPP GPP menyampaikan pokok-pokok pemikiran sebagai manifestasi Seruan ...

Pamer Foto Bersama Anies Baswedan, Khofifah Banjir Dukungan Jadi Calon 2024 "> Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa  sedang hangat menjadi perbincangan netizen. Pasalnya gubernur perempuan pertama Jawa Timur tersebut pada akun instagramnya https://www.instagram.com/p/CONCbwrhkCk/   memposting "kemesraan" bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Momen kebersamaan tersebut berlangsung saat Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Jawa Timur tepatnya Ngawi dan Madiun. Dalam unggahan di laman instagramnya, Khofifah banjir dukungan dari netizen untuk maju pada bursa pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. "Panutankuuuhhh 😍😍 Ibu @khofifah.ip semoga 2024 nyalon presiden duet sama Pak @aniesbaswedan." komentar akun @ibu2.pkk Akun @hendriza.ali juga berkomentar "Mantap CAPRES DAN CAWAPRES 2024."

Webinar Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Praktek Pelaksanaannya Pada Sistem OSS Versi RBA Value Consult Online Training Click HERE to Unsubscribe from Our Newsletter Webinar Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Praktek Pelaksanaannya Pada Sistem OSS Versi RBA ( Pasca UU Cipta Kerja, PP 5/2021, PP 6/2021 dan Perpres 10/2021 ) Kamis, 29 April 2021 Jam 09.00 sd 12.00 WIB (via Zoom) Early Bird : Rp. 175.000,-/peserta (pay before 26 April 2021) Full Fare : Rp. 250.000,-/peserta Link Pendaftaran : https://forms.gle/HEbV17qXLPSqf3hXA DESKRIPSI ONLINE TRAINING Kebijakan Pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi negara salah satunya dengan terus memperbaiki iklim investasi agar Indonesia menjadi negara yang makin ramah untuk berbisnis, Hal ini diwujudkan antara lain dengan memberikan kemudahan perijinan berusaha bagi pelaku usaha nasional dan asing, baik di pusat maupun di daerah. Kemudahan proses ...

Dosen Universitas Jember Diduga Lakukan Pencabulan Anak Dibawah Umur Nada (nama samaran) seorang anak di bawah umur yang mengalami pencabulan oleh pamannya sendiri, yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Jember. Ia mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut sebanyak dua kali. RH, inisial terduga pelaku pencabulan merupakan seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.    Menurut hasil penelusuran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) "Imparsial",  jejak akademik terduga pelaku, RH menyelesaikan S-1 nya di Universitas Jember pada tahun 2004, kemudian melanjutkan studinya di University of Wyoming dan mendapat gelar Master of Public Administration. Tak hanya sampai disitu, RH melanjutkan gelar PhD nya di Charles Darwin University. Dengan gelar akademik yang mumpuni tersebut, RH merupakan dosen tersohor di kampus.   "Sebelumnya, kami mendapatkan informasi perihal adanya kasus pencabulan dari Lembaga Bantuan Hukum Jentera (LBH Jent...

Khofifah Groundbreaking di JIIP Gresik, Warga Tuntut Tanahnya Yang Belum Dibayar Jokowi Mania Minta Gubernur Jangan Maunya Hanya Dengar Info Hal Yang Baik Saja Pembangunan kawasan industri  atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE)  di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur ternyata masih menyisakan berbagai persoalan pembebasan tanah. Warga pemilik tanah yang lahannya dipakai untuk pembangunan JIIPE menuntut pembayaran  jual beli hak atas tanah yang telah digunakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jokowi Mania (Joman) Jatim, Arief  Choirie, di kantor Joman  Cabang Kabupaten Gresik, Kamis(1/4/2021). " Masalah kasus tanah yang belum diselesaikan JIIPE sangat memalukan, karena JIIPE merupakan proyek besar yang diharapkan  untuk menyerap tenaga kerja, sedangkan pak Presiden sangat menentang pengambilan tanah milik warga yang  tidak diselesaikan,"tegasnya. Padaha...