Kenapa Sandiaga Uno Membohongi Masyarakat ?

Kenapa Sandiaga Uno Membohongi Masyarakat ?

Sandiaga Uno mengklaim bangun tol Cikopo - Palimanan sepanjang 116 Km tanpa hutang.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4367278/sandi-saya-bangun-cikopo-palimanan-116-km-tanpa-utang

Tapi berita beberapa tahun lalu saat awal pembangunan, disebut bahwa proyek tol Cikopo - Palimanan diguyur hutang Rp. 8,8 trilyun oleh 22 Bank di Indonesia.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2037674/proyek-tol-cikampek-palimanan-diguyur-rp-88-triliun-oleh-22-bank

Menurut Sandiaga seperti tol Cikopo - Palimanan yang dibangunnya itu tak perlu hutang, karena yang hutang adalah perusahaan investor yang akan digandeng diajak kerjasama (diantaranya perusahaan malaysia yg kuasai 55% saham) yg diberi hutang (dibiayai) oleh 22 Bank dr Indonesia

https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4367474/benarkah-sandi-bangun-tol-cikopo-palimanan-tanpa-utang

Sedangkan info lain menyebutkan bahwa pemerintah membangun tol Cikopo - Palimanan (dll) itu tanpa hutang pemerintah. Yang mendapat pinjaman investasi dari bank adalah badan usaha milik negara. Jadi negara tidak dibebani hutang. Hanya dengan pola baru tertentu ini jalan tol bisa dibangun lebih cepat dan lebih banyak ruas, dibandingkan dg pola pada waktu2 sebelumnya

https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4368298/pemerintah-bangun-tol-tanpa-utang-begini-caranya

Sebaiknya memang kita bisa membedakan istilah mana hutang, mana investasi yg sebagian pembiayaannya berasal dari pinjaman bank.

Seperti misalnya invstasi jalan tol yang jelas akan menghasilkan keuntungan yang berupa pemasukan dari para penggunanya yang membayar jasa tol. Demikian juga investasi yang lain, seperti pembangunan KA cepat, pembangunan KA di sulawesi, kalimantan dll .

Jika investasi oleh swasta murni, keuntungan akan masuk ke swasta, sedangkan investasi oleh badan usaha milik negara, nantinya bisa masuk ke kas negara untuk menambah APBN.

yang bukan investasi adalah membangun jalan yang bukan tol, serta infrastruktur2 lain yang tidak berbayar. Seperti misalnya jalan trans papua, jalan lintas sumatra yg bukan tol, jembatan dll yg dibiayai oleh APBN atau APBD (tergantung apakah itu ruas kewenangan pusat atau propinsi atau kabupaten/kota)

Kita sebenarnya tak perlu meributkan, karena apakah kita akan membiarkan berbagai daerah yg kaya hasil bumi dll yg sebelumnya tanpa infrastruktur yg berakibat hasil bumi dll itu tidak bisa terjual, dan atau daerah itu tidak bisa membangun apa2 karena antar wilayah tidak ada jalan atau infrastruktur yang menghubungkan?

Mungkin ada masukan yang lebih pas dari teman2 yang bergelut di hal2 seperti ini? misalnya teman2 yang bekerja d Pekerjaan Umum dll bidang yang terkait?