Lampiran Legal Opinion Kejati Jatim B.3890/O.5/Gs/08/2015 halaman 8

Lampiran Legal Opinion Kejati Jatim  B.3890/O.5/Gs/08/2015 halaman 8
Inline image

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggapan KPAI: Buku Penerbit Yang Diblacklist Pemerintah Beredar di Bali, Aparat Diharap Bertindak Tegas

Gambar
Dari: Pengaduan KPAI < pengaduan@kpai.go.id > Judul: Fwd: Buku Penerbit Yang Diblacklist Pemerintah Beredar di Bali, Aparat Diharap Bertindak Tegas Selamat siang  Bahan sedang dalam proses telaahan bidang pendidikan. terima kasih lidya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak; (2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; (4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; (5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; (6) melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan (7) memberika...
Baca selengkapnya

Kiprah Noer Oemarijati, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya Sebagai Orang Kuat Yang Paling Dipercaya Walikota & Berperan Sebagai Kasir Yang Biayai Kegiatan Tri Rismaharini Diluar Kegiatan Dinas

Gambar
Kiprah Noer Oemarijati, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya Sebagai Orang Kuat Yang Paling Dipercaya Walikota & Berperan Sebagai Kasir Yang Biayai Kegiatan Tri Rismaharini Diluar Kegiatan Dinas Foto: Noer Oemarijati, Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya Proses pembelian 5.225 unit komputer oleh Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disorot masyarakat. Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah ditampilkan secara online. Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa, kolusi, korupsi dll Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah memper...
Baca selengkapnya

Penipuan & Pemerasan Dengan Mencatut Nama Kepala Kejaksaan Negeri Magetan

Gambar
Penipuan & Pemerasan Dengan Mencatut Nama Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Terkait info akan adanya oknum yang mengaku sebagai saudara dari kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan dan diduga melakukan penipuan dan atau pemerasan kepada beberapa pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) Magetan, menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Kabarnya beberapa pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemkab Magetan telah menjadi korban dengan total kerugian ratusan juta rupiah. Pejabat yang dikabarkan menjadi korban, diantaranya adalah direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr Sayidiman kabupaten Magetan, yakni dokter Yunus Mahatma dan beberapa pejabat maupun pegawai negeri disana. Akan tetapi entah kenapa para korban tampaknya terindikasi tidak berani melaporkan pada pihak yang berwajib dan membuat peristiwa itu tidak terbuka. Seperti misalnya direktur RSUD Magetan yakni dokter Yunus Mahatma ketika dihubungi ponselnya 081234356789 tida...
Baca selengkapnya