Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU
Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU
Mencuatnya berita penghargaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Award 2020 Pratama kategori Persaingan Usaha Daerah yang diberikan kepada Gubernur Khofifah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kamis (17/12/2020) yang lalu justru mendapat perhatian khusus dari mantan Ketua IPNU Jawa Timur Sudarsono.
Menurut Cak Dar sapaan akrabnya, dengan adanya penghargaan di tingkat Nasional itu, Gubernur Jatim Khofifah justru harus waspada. Sebab bisa jadi hal itu merupakan warning dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
"Bu Khofifah harus berhati-hati dalam melakukan kebijakan, jangan sampai tersandung kasus lagi. Cukup di Kementerian Agama dulu saja," pesannya.
Sebab faktanya mengatakan, lanjut Cak Dar, di lingkungan kerja Khofifah justru diwarnai dengan praktik monopoli. Diketahui setiap pelaksanaan event (hajat) Pemprov Jatim selalu ditangani oleh satu vendor, yaitu Cita Entertainment.
"Coba lihat saja faktanya memang demikian, misal seperti pelaksanaan event perayaan hari besar, kegiatan Gubernur di Grahadi, dan berbagai event yang diselenggarakan dinas, biro bahkan lembaga seperti KONI, KPID, Pramuka serta OPOP Jatim pun selalu ditangani oleh satu vendor," katanya.
Cak Dar kembali menjelaskan, meski pada beberapa kali sering diakali menggunakan nama PT lain, namun pelaksananya tetap Cita Entertainment.
"Perusahaan event organizer satu ini menguasai semua lini bisnis dalam satu acara. Bayangkan saja, mulai dari konsep acara, tata panggung, sound system (tata audio), MC, hingga publikasi, semua ditangani oleh Cita Entertainment," jelasnya.
Selain itu, seperti yang agenda terbaru ada tiga event beruntun yang ditangani, tanggal 15-17 Desember kemarin, gelaran akbar musyawarah pramuka Jawa Timur dilaksanakan di Batu Malang dengan nilai anggaran fantastis.
Di sela-sela itu, tanggal 16 ada Anugerah Penyiaran KPID Jatim Awards yang digelar di salah satu hotel mewah di Surabaya. Berikutnya, tanggal 18 ada OPOP Expo yang diadakan Khofifah untuk memamerkan produk-produk hasil karya pesantren se-Jatim.
Bahkan perayaan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita provinsi Jatim kemarin, Selasa (22/12/2020) juga diserahkan ke Cita Entertainment.
"Kerjasama dengan satu vendor mulai dilakukan sejak hari pertama Khofifah menjadi Gubernur. Agenda provinsi yang dulunya menjadi ladang bagi banyak perusahaan EO, kini dalam genggaman Cita Entertainment, jelas ini tak bagus dalam persaingan yang sehat," ungkap Sudarsono.
"Padahal di tengah pandemi Covid-19, ada ribuan pelaksana event organizer yang menjerit lantaran sepi, bahkan sudah gulung tikar. Harusnya Pemprov Jatim bisa menjadi rezeki bagi banyak orang, jangan dimonopoli oleh satu pihak," tambahnya.
Menurut kabar yang beredar santer, oknum CEO Cita Entertainment sering mengklaim bahwa dirinya orang yang berjasa dalam menjadikan Khofifah sebagai Gubernur Jatim.
"Ia bahkan diduga sering mendatangi atau menelpon dan membagikan percakapan Whatsapp kepada kepala dinas atau lembaga terkait dengan mengatasnamakan Gubernur Jatim Khofifah. Kalau seperti ini kan nggak bagus juga," ucap Cak Dar.
Menurut Cak Dar sapaan akrabnya, dengan adanya penghargaan di tingkat Nasional itu, Gubernur Jatim Khofifah justru harus waspada. Sebab bisa jadi hal itu merupakan warning dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
"Bu Khofifah harus berhati-hati dalam melakukan kebijakan, jangan sampai tersandung kasus lagi. Cukup di Kementerian Agama dulu saja," pesannya.
Sebab faktanya mengatakan, lanjut Cak Dar, di lingkungan kerja Khofifah justru diwarnai dengan praktik monopoli. Diketahui setiap pelaksanaan event (hajat) Pemprov Jatim selalu ditangani oleh satu vendor, yaitu Cita Entertainment.
"Coba lihat saja faktanya memang demikian, misal seperti pelaksanaan event perayaan hari besar, kegiatan Gubernur di Grahadi, dan berbagai event yang diselenggarakan dinas, biro bahkan lembaga seperti KONI, KPID, Pramuka serta OPOP Jatim pun selalu ditangani oleh satu vendor," katanya.
Cak Dar kembali menjelaskan, meski pada beberapa kali sering diakali menggunakan nama PT lain, namun pelaksananya tetap Cita Entertainment.
"Perusahaan event organizer satu ini menguasai semua lini bisnis dalam satu acara. Bayangkan saja, mulai dari konsep acara, tata panggung, sound system (tata audio), MC, hingga publikasi, semua ditangani oleh Cita Entertainment," jelasnya.
Selain itu, seperti yang agenda terbaru ada tiga event beruntun yang ditangani, tanggal 15-17 Desember kemarin, gelaran akbar musyawarah pramuka Jawa Timur dilaksanakan di Batu Malang dengan nilai anggaran fantastis.
Di sela-sela itu, tanggal 16 ada Anugerah Penyiaran KPID Jatim Awards yang digelar di salah satu hotel mewah di Surabaya. Berikutnya, tanggal 18 ada OPOP Expo yang diadakan Khofifah untuk memamerkan produk-produk hasil karya pesantren se-Jatim.
Bahkan perayaan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita provinsi Jatim kemarin, Selasa (22/12/2020) juga diserahkan ke Cita Entertainment.
"Kerjasama dengan satu vendor mulai dilakukan sejak hari pertama Khofifah menjadi Gubernur. Agenda provinsi yang dulunya menjadi ladang bagi banyak perusahaan EO, kini dalam genggaman Cita Entertainment, jelas ini tak bagus dalam persaingan yang sehat," ungkap Sudarsono.
"Padahal di tengah pandemi Covid-19, ada ribuan pelaksana event organizer yang menjerit lantaran sepi, bahkan sudah gulung tikar. Harusnya Pemprov Jatim bisa menjadi rezeki bagi banyak orang, jangan dimonopoli oleh satu pihak," tambahnya.
Menurut kabar yang beredar santer, oknum CEO Cita Entertainment sering mengklaim bahwa dirinya orang yang berjasa dalam menjadikan Khofifah sebagai Gubernur Jatim.
"Ia bahkan diduga sering mendatangi atau menelpon dan membagikan percakapan Whatsapp kepada kepala dinas atau lembaga terkait dengan mengatasnamakan Gubernur Jatim Khofifah. Kalau seperti ini kan nggak bagus juga," ucap Cak Dar.
Oleh karena itu, sekali lagi, Sudarsono berpesan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar lebih jeli dan berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan, agar kedepannya tidak blunder.
Komentar
Posting Komentar