Kesatuan Aksi Masyarakat Madani Indonesia

Kesatuan Kita by. Erizeli Jely Bandaro Saya bergaul dengan banyak kalangan. Dari pengusaha, elite partai, wartawan, profesional, pejabat dan tentu direksi BUMN. Tidak ada satupun satu persepsi terhadap kebijakan pemeritah. Saya meliat itu buah dari demokrasi yang membuat orang berpikir pragmatis, tidak ideologis. Ada komaris BUMN yang ditunjuk pemerintah, soan ke partai oposisi.Kadang soan juga ke ormas besar. Dia ikut menjelekan pemerintah dengan tujuan dapat simpati politik untuk menang dalam intrik dengan direksi. Ada pejabat negara yang seenaknya mentertawakan kebijakan pemerintah. Padahal dia bagian dari abdi negara yang harus satu visi dengan presiden. Ada teman pendukung setia Jokowi, menebarkan kebencian terhadap Taliban. Padahal dia tahu. Tanpa peran Jokowi tidak pernah taliban diperhitungkan secara politik. Bagi rezim Ghani, Taliban adalah Kelompok kriminal bersenjata. Tetapi berkat Indonesia, Taliban bisa masuk dalam dialogh perdamaian. Kebayangkan, KKB ikut berdamai dengan

Bersumber dari Pendangkalan by KH. Abdurrahman Wahid Pada sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, penulis dikritik oleh Dr Yusril Ihza Mahendra, sekarang Menteri Kehakiman dan HAM. Kata Bang Yusril, ia kecewa dengan penulis karena bergaul terlalu erat dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bukankah kitab suci Al-Quran menyatakan salah satu tanda-tanda seorang muslim yang baik adalah "bersikap keras terhadap orang kafir dan bersikap lembut terhadap sesama muslim (Asyidda a'la al-kuffar ruhama baynahum). Menanggapi ha l itu, penulis menjawab, sebaiknya bang Yusril mempelajari kembali ajaran Islam, dengan mondok di pesantren. Karena ia tidak tahu, bahwa yang dimaksud Al Quran dalam kata "kafir" atau "kuffar" adalah orang-orang musyrik (polytheis) yang ada di Mekkah, waktu itu. Kalau hal ini saja, bang Yusril tidak tahu, bagaimana ia berani mengemukakan hal itu? Berdasar kenyataan itu, penulis tidak begitu heran dengan terjadinya keker

Mencla-Mencle Soal di Jatim Sudah Ada Herd Immunity, Seknas Jokowi: Khofifah Otoriter dan Tidak Mau Dapat Saran Dari Masyarakat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai mejadi kelihatan otoriter, anti kritik dan tidak mau mendapat masukan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Jatim pada Jumat (13/8/2021), menanggapi polemik yang muncul akiba t perilaku Khofifah dalam menangani pandemi covid-19. Dimana sebelumnya Khofifah menyatakan bahwa ada daerah di Jatim yakni Surabaya dan Mojokerto sudah mencapai Herd Immunity atau kekebalan komunal. Klaimnya yang dimuat dan viral di berbagai media itu tentu saja memicu kritik, saran dan masukan dari masyarakat agar sebagai Gubernur . Khofifah tidak sembarangan klaim bahwa sudah ada Herd Immunity di Jatim.  Karena jika sudah ada Herd immunity, tentunya tidak perlu lagi ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan dalih untuk mencegah meluasnya penularan covid-19. Setela

SELAMAT TAHUN BARU KȆJAWEN Memadukan penanggalan Śaka Jawa yang mempergunakan peredaran matahari dan bulan sebagai basic perhitungan dengan penanggalan Hijriyah Islam yang mempergunakan peredaran bulan saja sebagai basic perhitungan, pada tahun 1555 Śaka Jawa, Kangjêng Sultan Agung Prabhu Anyakrakusuma, Raja Mataram ke-3 yang memerintah pada 1613-1645 Masehi, mengesahkan adanya kalender baru bagi Tanah Jawa, yaitu Kalender Jawa atau Kalender Kêjawen. Perhitungan tahun tidak dimulai dari tahun 1, melainkan meneruskan perhitungan tahun Śaka Jawa yang sudah menginjak tahun 1555. Ini terjadi tepat pada tahun 1633 Masehi. Sistem perhitungan rumit dan pelik Śaka Jawa hampir semua di adopsi namun kebanyakan sudah diubah namanya menjadi nama-nama Arab. Bahkan nama bulan pun juga mempergunakan nama-nama Arab. Paling kentara adalah penamaan nama hari yang semula mempergunakan nama Kawi diubah menjadi nama Arab. 1. Radite – Ahad (logat Jawa : Ngahad) 2. Soma – Itsnain (logat Jawa : Sênen) 3. Ang

Panglima TNI Bela Peran Bantuan TNI Polri Yang Diremehkan dan Disindir Khofifah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membela peran TNI dan Polri yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam membantu melakukan tracing atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 yang sebelumnya diremehkan dan disindir oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadi menyatakan bahwa rasio tracing di Jawa Timur 1:29 atau satu pasien positif Covid-19 sebanyak 29 dites swab PCR. Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Rasionya 1 banding 29, itu sudah masuk standar WHO loh Ibu Gubernur," kata Hadi kepada Forkopimda Jatim saat berdialog dengan tim tenaga kesehatan Mojokerto, Minggu (1/8/2021. Hadi pun menguji kemampuan anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pelacakan (SiLacak) dan inaRISK, serta koordinasi 4 pilar, hingga bagaimana memperlakukan pasien Covid-19. Koordinasi tersebut diuji dengan melakukan komunikasi me

Emil Dardak: Kasus Covid-19 di Jatim Melandai Tapi Masih Tinggi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Rektor ITS Mochamad Ashari dan Ketua IKA ITS Wahid Wahyudi menyaksikan proses vaksinasi di Graha ITS pada Minggu (1/8/2021). "Minimal kita sedang melihat melandainya kasus aktif meskipun grafik melandainya masih tinggi, Kita harus sangat hati-hati membuka kegiatan ekonomi jangan sampai melonjak lagi" tuturnya Data tadi pagi yang saya dapat keterisian ICU 1.193 dari 1.479 ini ada ini 81% kemudian untuk tempat tidur isolasi 12.640 dari 17.879 jadi kurang lebih ada di 71% isolasi selanjutnya antrian IGD 380 tertinggi kota Malang 90 disusul Surabaya 76, kota Madiun 32" imbuhnya. BOR dan IGD menunjukan tren penurunan dibeberapa daerah di Jawa Timur "Terkait BOR untuk antrian di IGD berdasarkan data terbaru sudah turun dibawah 400an kita pernah menyentuh di 800an sekerang sudah turun, ada beberapa daerah seperti malang ini kok sudah nyalip Surabaya unt